Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ketua DPR Promosikan Kesetaraan Gender di Forum Parlemen Asia Pasifik
#1
Delegasi DPR RI, Sabtu (11/1/2020) pergi ke Canberra, Australia, untuk ikuti Pertemuan Tahunan ke-28 Asia Pacific Parliamentary Komunitas (APPF) yang akan dikerjakan pada 13-16 Januari 2020.

Ketua DPR RI Puan Maharani pimpin delegasi yang terbagi dalam Dr. Azis Syamsudin (F-PG), Dr. Fadli Zon (F-PGERINDRA), Charles Honoris (F-PDIP), Putu Supadma Rudana (F-PD), Ahmad Hafisz Tohir (F-PAN), Puteri Annetta Komaruddin (F-PG), Himmatul Aliyah F-PGerindra), Mr. Andi Muawiyah Ramly (F-PKB), Mr. Iskan Qolba Lubis (F-PKS) serta Muhammad Iqbal (F-PPP).

Australia benar-benar menginginkan niat puasa rajab kedatangan ketua DPR Puan Maharani dalam Pertemuan Tahunan ke – 28 APPF. Hal tersebut diutarakan Acting Ambassador Australia, Allaster Cox dalam pertemuan di Gedung DPR RI, Rabu (8/1).

“Suatu kehormatan buat Australia untuk terima kehadiran Ketua DPR RI wanita pertama Indonesia. Jadi ketua parlemen yang baru dikukuhkan, pertemuan ini bisa digunakan Ketua DPR RI untuk memperkuat kerja sama dengan Parlemen-Parlemen di Lokasi Asia-Pasifik,”ungkap Cox.

Dalam pertemuan ini Acting Ambassador Australia itu mengemukakan perubahan terbaru Australia serta berdiskusi tentang persiapan tehnis.

APPF adalah komunitas kerja sama antar parlemen yang dibuat pada tahun 1993 di Tokyo, Jepang. Sekarang APPF terbagi dalam 27 negara anggota di lokasi Asia-Pasifik. Jadi komunitas parlemen regional, APPF adalah proses diskusi untuk desas-desus sebagai kebutuhan bersama dengan di lokasi serta ikut memberi dukungan jalinan luar negeri antar beberapa negara Asia-Pasifik lewat diplomasi parlemen.

Komunitas kerja sama antar parlemen ini bertindak dalam memutuskan strategis buat lokasi untuk dilakukan tindakan dalam kebijaksanaan di semasing parlemen negaranya. APPF adalah kombinasi dari 27 negara Asia-Pasifik yang sebagai wakil 2,7 miliar masyarakat dunia serta lebih dari separuh GDP global.

Menurut ketua DPR RI, sepanjang persidangan, delegasi Indonesia akan mengulas beberapa rumor dalam session politik serta keamanan, session kerja sama regional dan session ekonomi serta pembangunan berkepanjangan.

“Secara detil akan diulas desas-desus kesetaraan gender dalam ekonomi dalam kerangka Women Parliamentarians Rapat. Proses spesial yang dengan detil memahami desas-desus wanita ini adalah ide DPR RI periode sebelumnya serta sudah disadari dengan sah dalam Rules of Procedure APPF,” tutur Puan Maharani.

Di session Women Parliamentarians, ketua DPR Puan Maharani akan memberi pernyataan bertopik: Mempromokan Kesetaraan Gender Untuk Pembangunan Berkepanjangan serta Kesejahteraan Bersama dengan, Wujudkan Jadwal Pembangunan Berkepanjangan 2030.

Di session politik serta keamanan, beberapa negara anggota APPF mengulas beberapa tema yang berkaitan dengan perdamaian serta kestabilan lokasi terhitung di dalamnya tentang deradikalisasi. Session plenary ke-2 dari APPF diperuntukkan untuk mengulas upaya-upaya yang bisa dikerjakan lokasi Asia Pasifik untuk tingkatkan kerja sama ekonomi serta perdagangan, terhitung rumor modern digital ekonomi serta konektivitas lokasi.

Session ke-3 diperuntukkan untuk mengulas kerja sama regional dalam bagian perkembangan iklim, pariwisata serta pembangunan berkepanjangan.

Pada Sidang Tahunan APPF ini Indonesia bisa menjadi co-sponsor beberapa perancangan resolusi. Dalam perancangan resolusi yang diserahkan DPR RI, ditegaskan beberapa point untuk lengkapi beberapa beberapa poin perancangan resolusi yang disediakan tuan-rumah, Australia.

“Terutama dalam resolusi tentang deradikalisasi, DPR RI memperingatkan beberapa negara APPF jika tindakan terorisme tidak seharusnya dihubungkan dengan agama atau berkebangsaan khusus. upaya-upaya penanggulangan terorisme serta penangkalan pada ideologi ekstrim serta radikalisasi sebaiknya berdasar penghormatan pada Hak Asasi Manusia, Hukum Internasional serta Piagam PBB,” tutur ketua DPR RI.

Untuk perancangan resolusi tentang kredibilitas instansi pemerintah serta legislatif, DPR RI menggerakkan parlemen APPF untuk wujudkan piranti ketentuan yang pasti serta tegas mengendalikan tentang norma karier anggota parlemen terhitung dalam soal perselisihan kebutuhan sampai transparansi keuangan.

Diluar itu, APPF diinginkan bisa berhubungan lebih jauh dengan kemitraan dengan organisasi-organisasi yang bergerak di transparansi serta tata atur seperti OGP, OPeN, serta GOPAC.

“Rancangan resolusi ini terinsiprasi dari upaya-upaya yang dikerjakan DPR RI untuk wujudkan parlemen kekinian yang akuntabel, transparan serta berintergritas.” Diluar itu DPR RI jadi co-sponsor untuk perancangan resolusi tentang ekonomi serta perdagangan dan peranan wanita dalam pembangunan berkepanjangan serta pemungutan ketetapan.
  


Forum Jump:


Users browsing this thread:
1 Guest(s)