Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kementerian PPPA Kini Punya Wewenang Laksanakan Implementasi
#1
Kementerian Pemberdayaan Wanita serta Perlindungan Anak (PPPA) yang sejauh ini pekerjaan serta manfaatnya cuma hanya pengaturan serta penyelarasan kebijaksanaan ke depan pada akhirnya dapat melakukan implementasi.

Hal tersebut adalah hasil Rapat khutbah jum'at bulan rajab Terbatas (Ratas) mengenai Perlakuan Masalah Kekerasan Pada Anak yang di pimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (9/1/2019).

“Tadi telah ada instruksi Bapak Presiden akan diperluas Ketentuan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2015 mengenai Kementerian Pemberdayaan Wanita serta Perlindungan Anak, tusinya bukan sekedar koordinatif saja, tapi ke depan dapat melakukan implementasi,” tutur Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati pada wartawan selesai ikuti Ratas seperti diambil dari situs setkab.go.id.

Awalnya, Menteri PPPA mengemukakan terbatasnya wewenangnya waktu bicara permasalahan perlakuan masalah kekerasan pada wanita serta anak. Sebab sesuai dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 itu pekerjaan serta manfaatnya cuma hanya pengaturan serta penyelarasan kebijaksanaan.

Sesaat di lain sisi seperti dikatakan oleh Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Ratas itu, jumlahnya masalah kekerasan pada anak, baik kekerasan seksual, kekerasan emosional, kontak fisik atau penelantaran yang disampaikan oleh skema laporan SIMFONI-PPA sepanjang 2015-2016 alami kenaikan yang cukup relevan.

“Kasus kekerasan pada anak yang disampaikan pada tahun 2015 tertera 1.975 serta bertambah jadi 6.820 di 2016,” tutur Jokowi waktu mengemukakan pengantar pada Ratas itu.

Jokowi serta yakini bila kejadian kekerasan pada anak adalah kejadian gunung es yang sejauh ini belum pernah terlaporkan, serta cuma beberapa kecil masalah yang disampaikan.

Selain itu, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto yang mengikuti Menteri PPPA I Gusti Ayu Darmawati memberikan tambahan, pada Ratas itu diulas mengenai utamanya penerbitan Ketentuan Menteri Agama (PMA) berkaitan mencegah kekerasan serta penanggulangan di unit pendidikan berbasiskan agama.

Penerbitan PMA itu di rasa butuh sebab di Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan (Kemendikbud) telah ada Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015.

“Tadi sesuai instruksi Bapak Presiden , Menteri Agama, ya, diutus untuk selekasnya kemungkinan menerbitkan PMA berkaitan dengan mencegah kekerasan di unit pendidikan berbasiskan agama,” kata Susanto.

Dalam peluang itu Ketua KPAI memperingatkan utamanya mencegah kekerasan anak, khususnya yang sekarang telah ke arah pada beberapa kasus berbasiskan siber. “Itu penting juga jadi concern seluruh pihak lintas kementerian serta instansi yang berkaitan,” katanya.




  


Forum Jump:


Users browsing this thread:
1 Guest(s)