Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Terima Kunjungan Dubes Singapura, HNW Beberkan soal Indonesia
#1
Wakil Presiden MPP Hidayat Nur Wahid pada hari Jumat menerima Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Anil Kumar Nayar, di Ruang Parlemen, Kompleks Gedung Nusantara III, Jakarta (6/9/2019). Kedatangan duta besar Singapura untuk meminta pendapat wakil presiden MPR tentang situasi Indonesia selama lima tahun ke depan.
Menanggapi masa depan Indonesia, Hidayat mengatakan bahwa di masa depan, pemangku kepentingan Indonesia harus memenuhi komitmen yang telah menjadi perjanjian bersama, yaitu perlindungan Indonesia. Menjaga Indonesia juga akan berdampak positif pada negara-negara tetangga seperti Singapura.

"Demokrasi di Indonesia berjalan baik, pemilu berjalan dengan baik dan aman, banyak yang khawatir tentang konflik pasca pemilu, tampaknya tidak terjadi, kita masih bisa melindungi Indonesia, saya ingin terus menghormati Jika Indonesia bergerak maju, ini mungkin berdampak pada kemajuan kawasan Asia Tenggara, dan perlindungan Indonesia juga akan berdampak positif pada negara-negara tetangga, "katanya. Hidayat.

Pada pertemuan tersebut, Duta Besar Singapura Anil Kumar Nayar juga membahas prinsip-prinsip pedoman Kebijakan Negara (GBHN). "GBHN sebagai proses reformasi politik di Indonesia, termasuk bagaimana program dan rencana pembangunan memiliki visi jangka panjang, bukan hanya tujuan jangka pendek selama lima atau sepuluh tahun," kata Anil Kumar Nayar. 

Kepada Duta Besar Singapura, Hidayat juga menjelaskan panjang lebar GBHN. "Saya setuju dengan kebangkitan GBHN, tidak adanya GBHN jangka panjang dan mengikat membuat kebijakan Indonesia beragam dan memiliki visi yang kuat untuk masa depan, misalnya, para pemimpin Indonesia mengimplementasikan program. sesuai dengan janji kampanye, presiden memenuhi janji kampanye, gubernur juga telah membuat banyak janji kampanye, dan begitu juga bupati dan walikota, "kata Hidayat.

Agar program dan pengembangan dapat dikelola dengan baik, kata Hidayat, perlu memiliki GBHN. GBHN akan memandu semua orang. Manajemen telah berjanji untuk berkampanye dan mewujudkan visi tersebut, tetapi perlu diselaraskan dengan koridor GBHN. Agar GBHN memiliki posisi politik yang kuat dan untuk diimplementasikan, itu harus didukung oleh suatu institusi. Lembaga ini adalah MPR.

"GBHN ini adalah tempat pertemuan untuk semua perwakilan rakyat dan perwakilan regional semua pihak, Indonesia, sehingga diharapkan pembangunan tidak didasarkan pada visi seseorang tetapi pada suatu visi. Jika ini tercapai, tahapan pembangunan Indonesia akan diukur, "katanya.

Pada pertemuan itu, Anil Kumar Nayar juga berbicara tentang pemindahan ibukota negara. "Selama lima tahun ke depan, presiden juga telah mengidentifikasi skala prioritas sumber daya manusia, kesehatan dan investasi, tetapi tiba-tiba muncul rencana untuk memindahkan ibukota negara. kejutan apa? "tanya Anil Kumar.

Menanggapi hal ini, Hidayat mengungkapkan bahwa ia telah membuat pernyataan tentang pemindahan ibukota negara di berbagai media. Jika pemerintah ingin menciptakan sumber daya manusia yang unggul, pendidikan bacaan doa sholat adalah salah satu caranya. "Jika anggaran itu fleksibel, gunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yang lebih mendesak daripada memindahkan ibukota negara," katanya.

Selain itu, anggaran pembangunan modal negara baru dapat menutupi defisit BPJS. "Jika orang sakit, bagaimana mereka bisa menjadi sumber daya manusia yang unggul," pungkasnya.




  


Forum Jump:


Users browsing this thread:
1 Guest(s)