Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
RUU Keamanan Siber Berpotensi Mengganggu Demokratisasi
#1
Pengesahan Perancangan Undang-Undang Keamanan serta Ketahanan Siber (RUU Keamanan Siber) yang terburu-buru punya potensi mengganggu demokratisasi di Indonesia. Perlindungan individu disebutkan masih terlewatkan dalam beleid yang gagasannya disahkan akhir September itu.

Deputi Direktur Analisa Instansi Studi serta Advokasi Warga (Elsam), Wahyudi Djafar, menjelaskan arah dari skema kemanan siber ialah perlindungan individu. Dalam aplikasinya, skema itu memprioritaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

"Nah, masalahnya, tidak ada satu juga ketentuan dalam RUU itu yang menyentuh letak keamanan individu, terhitung perlindungan data pribadi, piranti, jaringan, dan proses pengawasannya," kata Wahyudi waktu jadi pembicara dalam diskusi masalah RUU Keamanan Siber yang dibantu Direktur Eksekutif IDeka Indonesia, Anton Aliabbas, di Kampus Atma Jaya Jakarta, Kamis, 5 September 2019.

Bagaimana respon anda tentang artikel ini?

Wahyudi lihat pembentukan RUU yang diinisiasi DPR ini masih prematur. Bila dipaksakan untuk disahkan, dia cemas berlangsung abuse of power.

"Publik akan bertanya-tanya saat wewenang yang doa selamat tidak jelas serta rancu ini diaplikasikan. Siapa yang amankan kebutuhan individu sampai jaringan piranti," katanya.

Luasnya ruangan cakupan intimidasi pada content destruktif yang didefinisikan dengan subjektif dalam RUU itu, menurut Wahyudi, akan menghalangi kreatifitas serta pengembangan tehnologi siber. Komune ekonomi kreatif yang tumbuh cepat karena internet juga, lanjut ia, akan terancam.

"Masalah RUU Keamanan Siber tidak berlangsung seandainya DPR dengan transparan mengundang pemangku kebutuhan. Seperti, akademisi, pemerintah, warga sipil, serta swasta yang disebut komponen dari ekosistem internet nasional," tuturnya.

Pendiri Indonesia Cyber Security Komunitas (ICSF) Ardi Sutedja melihat RUU Keamanan Siber dapat merubah tatanan yang telah terjaga. "Sekitar 143 juta masyarakat Indonesia ialah pemakai internet. Berarti, 1/2 dari masyarakat kita punya potensi jadi korban dari aplikasi ketentuan yang dibikin gegabah oleh wakil rakyat," tegasnya.

DPR berusaha menetapkan RUU Keamanan Siber di akhir September ini. “RUU Siber ini telah masuk Prolegnas 2019 serta akan kita tuntaskan akhir September. RUU ini telah mendapatkan input dari beberapa faksi. Tinggal kita menanti penyelesaian bahasan di alat kelengkapan dewan, yaitu Baleg (Tubuh Legislasi),” kata Ketua DPR Bambang Soesatyo, pertengahan Agustus kemarin.




  


Forum Jump:


Users browsing this thread:
1 Guest(s)