Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Terkait Temuan Pelanggaran Kemerdekaan Beragama
#1
Wahid Foundation mereferensikan tujuh point pada pemerintah serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas penemuan pelanggaran kemerdekaan beragama serta berkeyakinan (KBB) di Indonesia selama 2018. Referensi itu dipandang penting serta harus direspon supaya praktik toleransi terjadi dan bisa menahan terdapatnya perselisihan di warga.

Tujuh point penting referensi yang diserahkan Wahid Foundation itu diantaranya:

Pertama, menekan presiden serta pemerintah pusat mewujudkan visi menantang intoleransi dengan menggerakkan beberapa kementerian serta instansi negara melakukan pengarusutamaan toleransi serta agunan perlindungan hak atas KBB dalam gagasan pembangunan periode menengah serta nasional IV 2020-2025.

Ke-2, menekan Presiden Joko Widodo ambil langkah nyata serta permanen untuk mengakhiri warisan masalah lama serta baru berkaitan pelanggaran KBB.

Ke-3, menekan pemerintah serta DPR mengoptimalkan peranan pengamatan, pengawasan, serta pelajari lebih ketat pada penerapan UU Pemerintah Wilayah berkaitan kebijaksanaan pemerintah-pemerintah wilayah mengatasi desas-desus keagamaan.

Ke empat, menekan Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Analisa serta Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk mengarusutamakan pendidikan toleransi, moderasi, beragama serta penghormatan hak beragama serta berkeyakinan dalam kurikulum di beberapa tingkatan terhitung di beberapa ekstrakurikuler.

Ke lima, menekan pemerintah serta DPR membuat revisi atau mencabut beberapa ketentuan perundang-undangan yang diskriminatif pada tingkat pusat atau wilayah.

Simak juga: Wahid Foundation Launching Penemuan Pelanggaran Kemerdekaan Beragama Selama 2018

Ke enam, menekan pemerintah serta khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengevaluasi beberapa kebijaksanaan wilayah memiliki nuansa agama yang batasi hak beragama serta diskriminatif.

Ke-7, menggerakkan pemerintah pusat memberikan animo serta penghargaan pada pemimpin wilayah yang sukses tingkatkan kualitas perlindungan hak atas KBB serta service publik non diskriminatif.

Tidak hanya tujuh referensi itu, Direktur Penting Wahid Foundation, Yenny Zannuba Wahid, memberi beberapa catatan yang harus direspon oleh seluruh pihak. Salah satunya penyelesaian masalah jamaah Syiah di Sampang, Jawa Timur.

“Seperti pemulihan jamaah Syiah di Sampang yang sampai saat ini anaknya masih susah, hidup di pengungsian dan lain-lain,” katanya waktu Peluncuran niat puasa qadha  Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2018 di Universitas Kampus Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (5/9).

Sesaat Direktur Eksekutif Wahid Foundation, Mujtaba Hamdi, menekan supaya pemerintah membuat revisi atau menggagalkan ketentuan wilayah yang mungkin melanggar kemerdekaan beragama/berkeyakinan.

“Patokan kita ialah konstitusi. Konstitusi Masalah 28, 29 sudah memperjelas negara punyai keharusan membuat perlindungan kemerdekaan kebebasan tiap masyarakat untuk jalankan agama serta apa yang diyakininya semasing,” katanya




  


Forum Jump:


Users browsing this thread:
1 Guest(s)