Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Pembahasan RUU Keamanan Siber Hadapi Dilema
#1
Perancangan Undang-Undang Keamanan serta Ketahanan Siber dipandang berbentuk state-centric serta di kuatirkan kontraproduktif dengan misi penyelamatan individu di ruangan siber.

Deputi Direktur Analisa ELSAM Wahyudi Djafar dalam kajiannya yang berjudul Dilema Keamanan serta Hak Asasi Manusia Dalam Kebijaksanaan Keamanan Siber menjelaskan arti ‘keamanan siber’ mempunyai banyak arti yang sama-sama berlawanan.

Sering, dengan fakta keamanan siber, negara negara merangkum ketetapan yang tidak pas serta condong batasi hak asasi manusia (HAM).

“Karena itu, butuh mendamaikan di antara keamanan serta HAM untuk membuat keyakinan serta membuat perlindungan piranti, jaringan, serta individu,” tuturnya baru saja ini.

Ia menerangkan jika ada 3 arah penting dari RUU Keamanan serta Ketahanan Siber.

Pertama, memberi perlindungan pada individu.

Ke-2, memberi perlindungan pada piranti, terutamanya piranti internet of things (IoT).

Ke-3, pastikan terdapatnya perlindungan pada jaringan yang disebut sisi integral dari kebijaksanaan keamanan siber tapi sering diacuhkan.

Lebih jauh, lingkup keamanan siber dalam RUU itu niat sholat hajat  dipandang lebih luas dari keamanan nasional, hingga ketentuan itu tidak hanya diperuntukkan untuk pastikan keamanan serta ketahanan negara.

“Keamanan siber harus diperlakukan jadi ‘barang publik’ yang memberikan faedah buat kebanyakan orang dengan kebijaksanaan yang logis untuk menangani permasalahan keamana sistemik,” sambungnya.

Negara, jadi penanggung jawab penuh perlindungan hak serta keamanan individu, dan barisan usaha serta pemangku kebutuhan lain diinginkan bisa terjebak dengan bernilai serta gawat dalam setiap peningkatan serta implementasi kebijaksanaan siber.

Dihubungi dengan terpisah, Ketua Cyber Security Komunitas Ardy Sutedja memiliki pendapat, sekarang ada banyak pemangku kebutuhan yang tidak tahu bagaimana aplikasi Perancangan Undang-Undang Keamanan serta Ketahanan Siber yang akan datang.

“Ada kesan-kesan kehadiran RUU Keamanan serta Ketahanan Siber ini menyengaja tertutupi. Bahkan juga, beberapa anggota Komisi I DPR RI benar-benar tidak paham menahu walau mengepalai bidang siber serta internet. Dunia usaha sebagian besar tidak paham,” katanya pada Usaha, Minggu (1/9).

Karena itu, ia mengharap tubuh legislatif selekasnya ajak beberapa pemangku kebutuhan duduk bersama dengan dalam merangkum ketentuan itu supaya tidak bikin rugi faksi mana saja.

Dengan terpisah, Juru Bicara Tubuh Siber serta Sandi Negara (BSSN) Anton Setiawan memperjelas, yang akan datang akan ada panduan-panduan keamanan siber yang diaplikasikan buat individu.

Tetapi, ia tidak menerangkan lebih detil berkaitan dengan panduan-panduan itu.

Selain itu, aplikasi ketentuan keamanan siber pada tingkat perusahaan masih merujuk pada tata atur serta standard keamanan yang telah diputuskan.




  


Forum Jump:


Users browsing this thread:
1 Guest(s)