Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
RUU Kamtansiber Dinilai Belum Peduli Aspek HAM
#1
Barisan analisa Instansi Studi serta Advokasi Warga (ELSAM) memandang kehadiran RUU Keamanan serta Ketahanan Siber (Kamtansiber) dibuat tanpa ada memprioritaskan segi hak asasi manusia (HAM). ELSAM mencatat ada banyak hasil identifikasi kehadiran UU Kamtansiber malah memotong kebebasan individu, tanpa ada pakem yang pasti.

"Keamanan Siber semestinya dibuat untuk menghargai HAM," sebut Wahyudi di Jakarta, Kamis (5/9).

Contohnya, katanya, klausul dalam RUU Kamtansiber menyebutkan kehadiran content yang disruptif serta negatif. Wahyudi menyebutkan tidak ada pengertian serta tanda yang pasti tentang content disruptif serta negatif.


"Tanpa ada keterangan apa," kata Wahyudi.

Lihat : ELSAM Dorong UU PDP Harus Berlaku Sebelum UU Kamtansiber
Walau sebenarnya, kata Wahyudi, implikasi doa sholat dhuha  dari kalimat disruptif serta negatif itu, seperti yang diterangkan dalam masalah 38 RUU Kamtansiber, akan diresmikan penapisan (penyaringan) content serta aplikasi. Tubuh Siber serta Sandi Negara (BSSN) yang akan jadi pelaksana eksekusi.

Pada titik ini, kata Wahyudi, mekanisme tentang tindakan penutupan serta penapisan belum terpajang dengan jelas.

"BSSN yang akan dikasih wewenang. (tetapi) tanpa kepastian mekanisme di aksi penapisan serta penutupan itu," sambungnya.

Walau di RUU Kamtansiber ada masalah yang memperjelas memprioritaskan penghormatan pada hak asasi manusia, tetapi Wahyudi memandang jika hal itu tidak terakomodasi secara baik.

Wahyudi memperjelas kehadiran RUU Kamtansiber harusnya bisa jadi peraturan yang memberikan perlindungan pada individu. Menurut dia, warga harus diletakkan jadi pusat dari perancangan peraturan itu.

Lihat : Menguasai Mengatur BSSN, ELSAM Pertanyakan Isi RUU Kamtansiber
"Korban penting dari satu serangan siber ialah individu, bukan hanya perusahaan atau negara. Walau negara yang mendapatkan serangan, yang menanggung derita kerugian terbanyak tetaplah individu," tutur Wahyudi.

Awalnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada awal Juli 2019 sudah menyepakati RUU Kamtansiber jadi saran untuk diulas jadi ketentuan ide DPR. Tubuh Siber serta Sandi Negara (BSSN) bisa menjadi instansi yang mempunyai wewenang jalankan ketentuan ini.

Ketua DPR, Bambang Soesatyo bahkan juga menjelaskan RUU telah masuk prolegnas serta akan dituntaskan di akhir September. Sekarang RUU Kamtansiber dikatakannya sudah dalam step bahasan Tubuh Legislasi (Baleg).

"Semua fraksi telah menyetujuinya, beberapa input, kerangka berpikir dari akademisi serta stakeholder telah ada. Jadi tinggal bahasan saja," tuturnya waktu lalu.

Namun, beleid paling baru ini dipandang memancing masalah. Bahkan juga UU Perlindungan Data Pribadi yang telah antre lama di prolegnas tidak segera jelas beritanya. Tidak hanya berkesan tergesa-gesa, ketentuan bahkan juga disebutkan melanggar beberapa standardisasi keamanan siber internasional.




  


Forum Jump:


Users browsing this thread:
1 Guest(s)