Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ini Usaha Pemenuhan Hak Dasar Tenaga Kerja Perikanan yang Terabaikan Sejak Lama
#1
Tenaga kerja pada bidang perikanan masih butuh perhatian dari Negara saat kerja di atas kapal, baik di atau luar negeri. Sebab banyak pekerja yang diperlakukan tidak adil, serta terdapatnya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dari perusahaan tempat kerja

Menahan hal tersebut berlangsung, Pemerintah Indonesia menggerakkan perusahaan untuk melakukan sertifikasi usaha mereka serta mengaplikasikan perlindungan HAM, seperti memberi asuransi kesehatan serta ketenagakerjaan, serta melakukan kesepakatan kerja laut (PKL)

Selama ini, usaha itu telah sukses dikerjakan di Bitung, Sulawesi Utara. Tetapi, Pemerintah Indonesia janji selalu makin bertambah jumlahnya kota yang mengaplikasikan prinsip HAM serta perlindungan penuh pada tenaga kerja perikanan

Usaha lain yang dikerjakan, dengan penerbitan sertifikasi ketrampilan buat tenaga kerja perikanan di atas kapal. Sertifikasi pakar alat penangkapan ikan (AAPI) serta sertifikasi ketrampilan perlakuan ikan (SKPI) itu, ialah bentuk untuk membuat kompetensi pada awak kapal atau nelayan

Insiden menyedihkan yang menyeret banyak tenaga kerja pada bidang perikanan Indonesia di Benjina, Maluku serta tersingkap pada 2015 yang lalu, jadi pelajaran benar-benar bernilai buat Pemerintah Indonesia. Diantaranya ialah bagaimana peranan Negara jadi pelindung serta pengayom buat semua tenaga kerja perikanan, tanpa ada melihat jabatan serta pengalaman.

Karena itu, Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk terus menggerakkan pada semua perusahaan supaya bisa melakukan sertifikasi serta mengaplikasikan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Dengan sertifikasi serta HAM, diinginkan semua bentuk eksploitasi tenaga kerja sektor bisnis perikanan tetap dikurangi sampai ditiadakan.

Menurut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan serta Perikanan (KKP) Zulficar Mochtar, adanya sertifikasi serta HAM, tenaga kerja akan memperoleh ayat kursi  perlindungan dalam soal ini ialah asuransi untuk anak buah kapal (ABK), serta memberi kejelasan hukum untuk entrepreneur serta ABK berbentuk kesepakatan kerja laut (PKL).

“Juga tingkatkan nilai tawar harga produk export perikanan,” katanya di Kota Bitung, Sulawesi Utara, dua minggu kemarin.

Supaya bisa dikerjakan oleh semua perusahaan, Pemerintah terus memberi penambahan pandangan pada aktor usaha perikanan mengenai prinsip-prinsip HAM pada bidang perikanan. Usaha itu dikerjakan dengan membuat kursus HAM perikanan dan penilaian pada perusahaan perikanan.

Spesial untuk penilaian perusahaan, Zulficar yang memegang jadi Ketua Team HAM Perikanan KKP, menjelaskan jika faksinya pada 2019 akan melakukan penilaian pada 90 perusahaan perikanan yang berada di Ambon (Maluku), Kendari (Sulawesi Tenggara), serta Sibolga (Sumatera Utara).

Sesaat, untuk kursus HAM perikanan, KKP membuat dengan serempak di lima tempat, yakni Banyuwangi (Jawa Timur), Tegal (Jawa Tengah), Bitung (Sulawesi Utara), serta Makassar (Sulawesi Selatan). Di lima kota itu, KKP memberi kursus pada 180 orang perwakilan perusahaan perikanan.

Menurut Zulficar, dengan diberi kursus dengan spesial, diinginkan tiap perusahaan dapat mengaplikasikan prinsip HAM perikanan dalam jalankan kegiatan bisnisnya. Perusahaan yang memperoleh kursus, tidak cuma usaha penangkapan ikan saja, tetapi unit pemrosesan ikan (UPI).

“Mereka yang dilatih adalah wakil dari perusahaan dalam mempersiapkan dokumen serta kriteria dalam mengajukan sertifikasi HAM Perikanan, sekaligus juga jadi kreator serta penanggungjawab dalam implementasi HAM di semasing perusahaan,” ucapnya.

Terkait dengan perlindungan asuransi untuk ABK, KKP menggerakkan pada tiap pelabuhan perikanan di semua Indonesia untuk dapat bekerja bersama dengan penyuplai layanan asuransi supaya bisa memberi service pada pemilik kapal. Untuk 2019, diinginkan minimal 22 unit pelaksana tehnis (UPT) pelabuhan pusat bisa menyiapkan service asuransi buat ABK.

Ia memberikan contoh, satu diantara pelabuhan yang telah bekerja bersama dengan penyuplai layanan asuransi, ialah Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung yang bekerja bersama dengan penyediaan layanan asuransi punya Negara, BPJS Ketenagakerjaan.

Di PPS Bitung, minimal ada 9.860 orang ABK yang telah masuk perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Banyaknya diinginkan bertambah sebab peranan BPJS dipercaya dapat tingkatkan keyakinan dari perusahaan serta selanjutnya menarik ketertarikan mereka untuk memberi perlindungan pada beberapa pekerjanya.

Berdasar data yang dikeluarkan KKP, sampai 16 Agustus 2019 telah ada sekitar 72.840 orang yang memperoleh asuransi serta dibiayai dengan mandiri oleh pemilik kapal. Jumlahnya itu didapati menyebar di 31 pelabuhan perikanan di semua Indonesia. Buat Zulficar, angka itu belum final, sebab masih ada perusahaan yang akan mendaftar pekerjanya untuk memperoleh asuransi.

Tidak hanya perlindungan asuransi, KKP konsentrasi menjaga kesepakatan kerja laut (PKL) yang berada di semua pelabuhan UPT Pusat. Adanya PKL, karena itu pelabuhan UPT Pusat dapat memperhitungkan untuk menerbitkan surat kesepakatan berlayar (SPB) buat kapal, bila memang pemilik kapal telah mengaplikasikan PKL dalam lingkungan internal kerja mereka.

“Sampai saat ini telah ada 22.351 orang di 14 pelabuhan perikanan yang mengaplikasikan implementasi PKL,” katanya.

Zulficar memberikan tambahan, aplikasi PKL serta perlindungan asuransi memang jadi hal yang harus, jadi bentuk perlindungan buat semua awak kapal perikanan serta jadi bentuk aplikasi prinsip HAM pada usaha perikanan tangkap.

Karena itu itu, Pemerintah mengharap tiap perusahaan dapat tingkatkan pemahamannya mengenai prinsip HAM. Dengan begitu, hak basic awak kapal perikanan berbentuk perlindungan waktu kerja di atas kapal, dapat didapat.

Sesaat, dengan mengaplikasikan PKL, karena itu itu akan pastikan terwujudnya lingkungan serta keadaan kerja, gaji, agunan kesehatan, agunan asuransi kecelakaan, bencana, kematian, agunan hukum, dan agunan keamanan untuk awak kapal perikanan.

Tidak cukup disana, bentuk perlindungan pada tenaga kerja pada usaha perikanan dikerjakan Pemerintah Indonesia lewat sertifikasi pakar alat penangkapan ikan (AAPI) serta sertifikasi ketrampilan perlakuan ikan (SKPI). Kedua-duanya ialah perwujudan membuat kompetensi pada awak kapal atau nelayan.

Untuk AAPI, itu ialah sertifikasi dalam menjalankan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan serta efisien sesuai aturan yang diputuskan Tubuh Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO). Selanjutnya, SKPI ialah sertifikasi dalam lakukan perlakuan, pemrosesan, penyimpanan, serta refrigerasi (pendinginan) ikan sesuai kadiah keamanan pangan.

“Hingga 16 Agustus 2019, KKP mencatat telah ada 11.187 awak kapal perikanan yang telah memperoleh sertifikat, dengan perincian ialah 3.060 AAPI serta 8.127 SKPI,” tandas ia.

Tidak hanya KKP, Kementerian Koordinator Bagian Kemaritiman membuat Team Perlindungan Awak Kapal Perikanan (PAKP) untuk memberi perlindungan penuh pada tenaga kerja Indonesia pada bidang perikanan. Diinginkan, tenaga kerja yang kerja di atau luar negeri, akan memperoleh perlindungan dari Negara.




  


Forum Jump:


Users browsing this thread:
1 Guest(s)