Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
#1
Akhir Juli lalu, Pergerakan Wanita Perduli Kementerian Pemberdayaan Wanita serta Perlindungan Anak (KPPA) yang beranggotakan beberapa organisasi wanita serta Komnas Wanita, membuat pertemuan mengulas kelangsungan KPPPA dalam pemerintahan baru. Hasilnya, mereka minta pemerintah menguatkan peranan serta keutamaan KPPA.

Dalam temu wartawan yang diadakan di kantor Komisi Nasinal Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta, Kamis (5/9), akademisi dari Kampus Indonesia, Ani Soetjipto, niat sholat jenazah menyorot ide yang dikatakan oleh Menteri PPPA Yohana Yambise yang ingin ganti nama Kementerian PPPA jadi Kementerian Ketahanan Keluarga. Ia memperjelas jika Pergerakan Wanita Perduli KPPPA menampik inspirasi Yohana itu.

Menurut Ani, KPPPA lahir sesudah Indonesia meratifikasi CEDAW (Konvensi Penghilangan Semua Bentuk Diskriminasi pada Wanita) pada 1978. Semenjak ada KPPPA, Indonesia mencatat beberapa perkembangan, seperti penambahan keterwakilan wanita di parlemen, bagaimana wanita di ajang publik, pengarusutamaan gender, serta pelibatan wanita dalam pekerjaan pembangunan.

Ani memandang saran ganti nama KPPPA jadi Kementerian Ketahanan Keluarga adalah usaha untuk kembali jadikan wanita jadi objek. Walau sebenarnya sampai kini wanita telah jadi subyek.

Selanjutnya Ani mengutarakan ketahanan keluarga penting tetapi memerlukan penyeragaman pengertian mengenai keluarga. Pergerakan Wanita Perduli KPPPA ingin pengertian itu mengatakan peranan lelaki serta wanita dalam keluarga saling dapat imbang, bukan satu diantara menguasai lainnya.

Ani memberikan tambahan, KPPPA harus bersinergi serta bekerjasama dalam mengatasi desas-desus wanita. Ia menekan Presiden Joko Widodo memberi amanat politik yang pasti pada KPPPA.

"Yang kita cukup tidak suka ialah kementerian ini dipandang seperti kementerian yang dapat ada, dapat tidak. Setiap saat ingin ubah kabinet, tetap digosipin ingin dibubarin, budget diturunin," kata Ani.

Ani memperjelas Presiden Joko Widodo harus menunjuk orang yang mempunyai potensi, mengerti desas-desus mengenai wanita, serta pahami ingin dibawa ke mana wanita Indonesia, untuk pimpin KPPPA.

Dengan spesial, Ani memperjelas saat ini Indonesia hadapi rintangan benar-benar berat, yakni kuatnya konservatisme agama di semua susunan warga. Penampikan pada Perancangan Undang-undang Penghilangan Kekerasan Seksual sarat akan konservatisme agama.

Ketua Yayasan Kesehatan Wanita Zumrotin K. Susilo menjelaskan dia mengkhawatirkan pergantian nama dari KPPPA jadi Kementerian Ketahanan Keluarga. Ini tunjukkan Menteri PPPA Yohana Yambise tidak memahami masalah CEDAW. Lebih sebab pengertian keluarga antar instansi negara pun tidak seragam.

Zumrotin merekomendasikan lembaga-lembaga pemerintah yang bergesekan dengan rumor keluarga harus duduk bersama dengan mengulas satu pengertian yang pasti tentang keluarga, bukan hanya pengertian keluarga yang digunakan sekarang dimana keluarga terbagi dalam bapak, ibu, serta anak.

"Ia tidak lihat perubahan jaman saat ini. Berapakah jumlahnya wanita sebagai kepala keluarga sebab pasangannya telah wafat atau telah cerai. Hingga dengan pengertian itu, tiddak akan masuk ia. Ibu serta anak, bukan keluarga, bapak anak, tidak keluarga. Ditambah lagi kita akan ngomong mengenai LGBT, telah jauhlah itu," tutur Zumrotin.

Walhasil, menurut Zumrotin, saat ada program dari pemerintah, orangtua tunggal tidak mempunyai akses pada program-prgram keluarga sebab tidak penuhi pengertian keluarga yaitu bapak, ibu, serta anak.

ICRP Soroti Ideologi Radikal yang Jadi Bahaya Laten serta Mengarah Independensi Wanita

Ketua Umum Yayasan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) Siti Musdah Mulia menyorot masalah ideologi radikal yang telah jadi bahaya laten. Tetapi ia memperingatkan ideologi radikal bukan sekedar ada di agama Islam saja tapi dapat juga berada di agama lain.

Musdah mengutamakan radikalisme beresiko sebab ke arah pada independensi golongan wanita, yaitu bagaimana mengatur badan wanita lebih masif.

"Saya temukan perda-perda makin banyak serta makin niat sholat jenazah masif, serta perda-perda makin tidak logis, Contohnya mengukur jumlahnya orang yang salat berapakah. Tidak cuma baju dan juga masalah ketaatan seseorang pengikut agam diukur lewat perda-perda itu. Ini tidak ada tanggapan benar-benar dari pemerintah," papar Musdah.
/**/ /**/ /**/ Menteri PPPA Yohana Yembise bicara pada wartawan selesai penganugerahan Media Ramah Anak di Jakarta, Jumat (7/12/2018) malam. (Photo: Rio Tuasikal/VOA)

Musdah menjelaskan calon menteri PPPA akan datang harus figur yang dapat bertanding untuk mengakhiri permasalahan ideologi radikal. Faktanya, radikalisme membawa juga upaya-upaya penghancuran independensi wanita. Bahkan juga dalam terorisme, wanita jadi target penerimaan sebab kaum wanita mempunyai kesetiaan yang tinggi.

Dengan terus-terang Musdah menuding perempuan-perempuan yang menampik RUU Penghilangan Kekerasan Seksual telah terkena ideologi radikal.

Di kesempatan itu, Listyowati, Ketua Kalyanamitra, membacakan pengakuan sikap dari Pergerakan Wanita Perduli KPPPA. Kedatangan KPPPA yang kuat, andal, serta dapat lakukan kerja kolaborasi dengan bermacam bidang, jadi prioritas supaya pemenuhan hak asasi wanita selekasnya terjadi serta menjawab beberapa rintangan yang ditemui wanita Indonesia.

Pergerakan Wanita Perduli KPPPA ajukan beberapa persyaratan buat Presiden Joko Widodo dalam pilih Menteri Pemberdayaan Wanita serta Perlindungan Anak; yang diantaranya cinta pada bangsa serta pemajuan bangsa, khususnya pemajuan wanita Indonesia. Selain itu, calon menteri PPPA harus mempunyai pengalaman serta kerja yang panjang dalam penegakan hak-hak wanita serta pemberdayaan wanita di Indonesia.

Sampai berita ini di turunkan, Menteri PPPA Yohana Yambise belum dapat dihubungi untuk diminta tanggapannya.




  


Forum Jump:


Users browsing this thread:
1 Guest(s)