Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kubar Targetkan Jadi Kota Layak Anak 2020, Siap Jadi Tuan Rumah Rakorda PPPA Kaltim
#1
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat lewat Dinas Pengaturan Masyarakat, Keluarga Merencanakan, Pemberdayaan Wanita serta Perlindungan Anak (DP2KBP3A) membidik Kabupaten Kutai Barat jadi Kabupaten Wajar Anak (KLA) pada 2020, Kamis (9/1/2020).

"Minimal sekarang ada dua kabupaten di Propinsi Kalimantan Timur yang belum mendapatkan persyaratan jadi Kabupaten Wajar Anak, yaitu Kabupaten puasa rajab jatuh pada tanggal Kutai Barat serta Kabupaten Mahakam Ulu. Oleh karenanya 2020, Pemkab Kutai Barat membidik harus telah jadi KLA," jelas Kepala DP2KBP3A Dra Yohana.

Tidak hanya konsentrasi untuk sampai sasaran KLA, pada 2020 Kubar diakui jadi tuan-rumah Rakorda Pembangunan PPPA Kalimantan timur. Mulai sekarang kita buat persiapan diri untuk pekerjaan itu, sebab lewat rakorda ini kita ingin menggaungkan kesetaraan gender yang berarti kesamaan hak di antara lelaki serta wanita.

Selanjutnya Yohana yang dibarengi Kabida Pemberdayaan Wanita Lebok SE, Kasi Perlindungan Wanita Anastasia Baty menjelaskan, dari lima tingkatan menjadi KLA, Kubar harus sampai tingkatan pratama, madya, nindya, penting, serta KLA.

Tidak gampang memang untuk penuhi semua lima tingkatan itu, tetapi kita terus berusaha supaya tahun 2020 Kubar dapat jadi KLA dengan membuat team akselerasi KLA yang menyertakan semua SKPD, dunia usaha serta faksi swasta untuk memberikan ruangan dalam usaha memerhatikan keperluan anak.

Mengenai maksudnya, membuat loyalitas, keterlibatan serta peranan aktif beberapa pemangku kebutuhan untuk pemercepatan KLA di Kabupaten Kutai Barat. Kabupaten wajar anak ialah kabupaten/kota dengan skema pembangunan yang jamin pemenuhan hak anak serta perlindungan spesial anak yang dikerjakan dengan terencana, lengkap, serta berkepanjangan.

KLA dibuat untuk sesuaikan skema penerapan pemerintah Indonesia yakni lewat otonomi wilayah. UU No 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Wilayah memutuskan jika pemberdayaan wanita serta perlindungan anak adalah salah satunya masalah harus non service fundamen.

"Loyalitas Negara jamin usaha perlindungan anak dimandatkan dalam UUD 1945 Klausal 28 B ayat (2) yang mengatakan jika tiap anak memiliki hak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, serta berkembang dan memiliki hak atas perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi," tuturnya.

Diluar itu, dalam UU No 39 Tahun 1999 mengenai HAM Klausal 52 ayat (2) disebut jika hak anak ialah hak asasi manusia. Sesaat pada tingkat global, Indonesia tunjukkan loyalitas membuat perlindungan anak dengan meratifikasi konvensi hak anak lewat ketetapan Presiden No 36 Tahun 1990.




  


Messages In This Thread
Kubar Targetkan Jadi Kota Layak Anak 2020, Siap Jadi Tuan Rumah Rakorda PPPA Kaltim - by firman - 01-10-2020, 04:12 PM

Forum Jump:


Users browsing this thread:
1 Guest(s)