Forum Komunikasi Focal Point PUG

Full Version: LPSK: Upaya Negara Melindungi Anak Masih Diuji
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Wakil Ketua Instansi Perlindungan Saksi serta Korban (LPSK) Edwin Partogi Pasaribu memandang usaha negara dalam membuat perlindungan anak masih ditest. Diantaranya dari bagian proses hukum pada aktor.

Edwin memberikan contoh ujian itu salah satunya malam nisfu syaban pemberian grasi pada terpidana masalah kekerasan seksual siswa Jakarta International School (JIS), pembebasan aktor pemerkosaan anak di PN Cibinong yang selanjutnya dibatalkan Mahkamah Agung dan tersendatnya proses hukum tersangka pelaku pegawai kejaksaan di Batam serta Pontianak.

"Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik pada loyalitas negara membuat perlindungan anak," kata Edwin di Jakarta, Sabtu (11/1/2020).

Anak rawan jadi korban kejahatan dikatakannya sebab lebih gampang ditempatkan serta belum punya alasan atau kemampuan untuk menampik ajakan aktor.

LPSK mencatat permintaan perlindungan korban kekerasan seksual terus bertambah, yaitu pada 2016 jumlahnya korban yang ajukan permintaan sekitar 35 orang, bertambah jadi 70 orang pada 2017 serta terus naik jadi 149 korban pada 2018.

Pada 2019 sampai bulan Juni berlangsung penambahan lebih dari 100 % dibandingkan tahun awalnya, yaitu ada 350 keinginan perlindungan oleh korban.

Edwin menjelaskan, Indonesia sebetulnya sudah punya Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak serta UU Peradilan Anak. Serta, pada 2016, Presiden menerbitkan Ketentuan Pemerintah Alternatif UU (Perppu) untuk memberi respon ramainya masalah kekerasan seksual pada anak, dengan meningkatkan intimidasi pidana jadi paling lama 20 tahun, atau pidana seumur hidup, atau hukuman mati pada aktor kekerasan seksual pada anak.

Tidak itu saja, salah satunya prioritas pemerintah dalam Gagasan Pembangunan Periode Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 ialah membuat perlindungan anak dengan melakukan pergerakan nasional perlindungan anak, pemberian pertolongan hukum buat anak aktor, anak korban, serta saksi tindak kekerasan.

Ketentuan Presiden mengenai penerapan hak anak korban serta anak saksi juga sudah diatur beberapa waktu paling akhir, walau sampai sekarang belum disahkan oleh Presiden.
Presiden Akui Prihatin

Ada juga Presiden Joko Widodo pimpin rapat terbatas berkaitan perlakuan masalah kekerasan pada anak di Kantor Presiden, Kamis (9/1/2020). Di kesempatan itu, Presiden akui prihatin masalah kekerasan seksual pada anak terus bertambah.

Presiden minta supaya prioritas tindakan mencegah kekerasan pada anak menyertakan keluarga, sekolah serta warga. Presiden memberikan instruksi dikerjakan reformasi manajemen perlakuan masalah yang dikerjakan secara cepat, terpadu serta mendalam.